Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Content - Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Good Corporate Governance adalah tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip TARIF yaitu, Transparency (Keterbukaan), Accountability (Akuntabilitas), Responsibility (Pertanggungjawaban), Independency (Independensi), dan Fairness (Kewajaran).

Sebagai lembaga Intermediasi dan lembaga kepercayaan, dalam melaksanakan usahanya BRI telah berkomitmen untuk menerapkan Good Corporate Governance secara konsisten dan berkelanjutan yang diwujudkan dalam:

  1. Visi dan Misi
  2. Nilai Perusahaan
  3. Kode Etik
  4. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
  5. Perjanjian Kerja Bersama
  6. Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Penerapan Good Corporate Governance di BRI meliputi 3 aspek utama yaitu:

  1. Aspek Governance Structure, meliputi struktur organisasi Perusahaan utama dan pendukung serta kebijakan internal Perusahaan sebagai berikut:
    1. Struktur Organisasi Utama
      1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

        RUPS adalah organ tertinggi Bank dan merupakan forum pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kepentingan usaha BRI dan memperhatikan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa.

      2. Dewan Komisaris

        Dewan Komisaris bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris dan Komisaris Independen. Komisaris Independen ditetapkan paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali untuk:

        1. Penyediaan kepada Pihak Terkait (Related Party).
        2. Hal-hal yang diatur dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
      3. Direksi

        Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial, masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya, tetapi pelaksanaan tugas dari masing-masing anggota Direksi akhirnya tetap merupakan tanggung jawab bersama.

        Direktur Utama wajib berasal dari pihak terhadap Pemegang Saham Pengendali Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

    2. Struktur Organisasi Pendukung
      1. Komite-Komite yang ada dibawah Dewan Komisaris dan dibawah Direksi

        Komite dibawah Dewan Komisaris

        1. Komite Audit
        2. Komite Nominasi dan Remunerasi
        3. Komite Pengawasan Manajemen Risiko
        4. Komite Tata Kelola Terintegrasi

        Komite dibawah Direksi

        1. Komite ALCO
        2. Komite Kebijakan Perkreditan
        3. Komite Kredit
        4. Komite Manajemen Resiko
        5. Komite Teknologi Informasi
        6. Komite Kebijakan SDM
        7. Komite Evaluasi Jabatan
        8. PMO Steering Committee
        9. Komite Capital & Investment
        10. Komite Produk
        11. Komite Pengadaan Barang dan Jasa
      2. Sekretaris Dewan Komisaris

        Merupakan organ Dewan Komisaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris tertuang dalam Panduan Kerja Sekretaris Dewan Komisaris Bank.

      3. Sekretaris Perusahaan

        Bank menunjuk Sekretaris Perusahaan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing- masing terkait dengan pelaksanaan GCG serta untuk mengelola komunikasi kepada pihak yang berkepentingan (stakeholders) baik pihak intern maupun pihak ekstern. Keterangan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Sekretariat Perusahaan tertuang dalam Panduan Sekretaris Perusahaan.

      4. Satuan Kerja Manajemen Risiko

        Penerapan Manajemen Risiko meliputi:

        1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
        2. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
        3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko
        4. Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi
        5. Sistem Pengendalian Intern
      5. Satuan Kerja Kepatuhan

        Satuan Keria Kepatuhan merupakan Unit Keria independen yang bertanggungjawab dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan di BRI. Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan dan jajarannya tertuang dalam Piagam Kepatuhan (Compliance Charter).

      6. Satuan Kerja Audit Intern

        Audit Intern merupakan unit kerja/Satuan Kerja yang secara struktural berada dibawah pengawasan langsung Direktur Utama bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki garis komunikasi dengan Komite Audit.

        Ketentuan lebih rinci terkait tugas dan tanggung jawab Audit Intern Bank tertuang dalam Piagam Audit Intern (Audit Charter).

      7. Audit Ekstern

        Pemeriksaan terhadap Bank dilakukan pula oleh eksternal Auditor yaitu Bank Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, pemeriksa lain sesuai regulasi dan Kantor Akuntan Publik.

    3. Kebijakan Internal
      1. Kebijakan Penyusunan Rencana Bank meliputi Rencana Jangka Panjang (RJP/Corporate Plan), Rencana Bisnis Bank (RBB), dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).
      2. Kebijakan Usaha

        Kebijakan dan peraturan internal BRI termasuk Standard Operating Prosedur (SK/SE/Juklak/BPO) harus sejalan dengan kebijakan GCG yang telah ditetapkan.

      3. Kebijakan Pengawasan

        Pengawasan Bank diimplementasikan dengan konsep 3 (tiga) garis pertahanan ( Three lines of defense) yaitu first line of defense, second line of defense, Third line of defense. Kebijakan pengawasan internal meliputi kebijakan pengendalian intern, kebijakan pengawasan intern dan kebijakan pengawasan ekstern.

      4. Kebijakan Transparansi dan Pengungkapan

        Kebijakan internal Bank terkait transparansi dan pengungkapan tertuang dalam:

        1. Panduan transparansi dan pengungkapan (transparency and disclosure guidelines)
        2. Kebijakan rahasia Bank.
        3. Kebijakan pelaporan internal dan eksternal termasuk laporan kepada otoritas pengatur dan pengawas Bank.
  2. Aspek Governance Process, merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh organ perusahaan dan jajaran dibawahnya dalam melakukan fungsi dan tugasnya untuk mewujudkan komitmen dan struktur governance, sehingga dapat dicapai governance outcome yang sesuai dengan prinsip- prinsip GCG. Proses governance terdiri dari:
    1. Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
    2. Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi
    3. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Bank
    4. Pengelolaan Sumber Daya Manusia
    5. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan
    6. Tata kelola teknologi informasi
    7. Pengelolaan Anak Perusahaa
    8. Sosialisasi Kebijakan Bank
    9. Dokumentasi proses governance
  3. Aspek Governance Outcome, merupakan manifestasi dari pelaksanaan governance BRI yang dimulai dari komitmen governance dan dilaksanakan melalui governance structure governance process secara terintegrasi. Manifestasi pelaksanaan Good Corporate Governance di BRI dapat dilihat antara lain dari hal-hal sebagai berikut:
    1. Kesinambungan usaha
    2. Perlindungan terhadap nasabah
    3. Tanggung jawab sosial dan lingkungan
    4. Kemanfaatan BRI bagi masyarakat dan perekonomian nasional.

Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG di Bank dilakukan melalui metode assessment, meliputi:

  1. Penilaian Sendiri (Self Assessment)

    Self Assessment GCG dilakukan secara internal oleh BRI dengan menggunakan faktor dan indikator penilaian sesuai ketentuan regulator. Pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG menggunakan metode self assessment juga dilakukan secara konsolidasi terhadap pengukuran efektifitas pelaksanaan GCG perusahaan anak mengacu pada ketentuan regulator yang ditetapkan dengan memperhatikan skala karakteristik dan kompleksitas usaha perusahaan anak serta didukung oleh data dan informasi yarrg memadai.

  2. Penilaian GCG oleh pihak ketiga (third party)

    Bank selain melakukan penilaian GCG menggunakan metode self assessment dapat juga melakukan penilaian GCG oleh pihak lain atau disebut third party assessment yang dilakukan oleh pihak ketiga yang mempunyai kompetensi di bidang corporate governance dan bersifat independen.