Kebijakan Manajemen Risiko

Deskripsi - Kebijakan Manajemen Resiko

Manajemen Risiko berperan dalam melindungi modal dan mengoptimalkan return terhadap risk. Skala operasi yang luas dan volume usaha yang terus meningkat, membuat BRI harus menerapkan pola pengelolaan risiko secara terintegrasi untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan seluruh eksposur risiko.

Untuk bertumbuh menjadi bank terdepan, BRI mengembangkan bisnisnya melalui inovasi produk dan jasa secara berkelanjutan serta didukung dengan teknologi digital dan jaringan yang handal didukung satelit untuk mengoptimalkan layanan perbankan sampai ke pelosok negeri.

BRI menerapkan proses Manajemen Risiko secara konsisten pada setiap proses aktivitas bisnis maupun operasional yang menjadikan BRI bank yang sehat dan tumbuh secara berkesinambungan.

Penetapan Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Risiko

  1. Kebijakan Umum Manajemen Risiko BRI (KUMR BRI) adalah aturan tertinggi dalam implementasi manajemen risiko pada seluruh kegiatan bisnis BRI, secara individual maupun terinterigrasi (SK Direksi BRI No:S.72-DIR/DMR/12/2016 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
  2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko
    1. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Operasional.
    2. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Kredit.
    3. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Pasar.
    4. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas.
    5. Pedoman Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko Enterprise Risk Management.

JENIS RISIKO DAN TATA CARA PENGELOLAANNYA

RISIKO KREDIT

Merupakan risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Risiko Kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas bisnis bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

 

  1. Proses putusan kredit diatas nominal tertentu wajib melalui Komite Kredit Direksi dan konsultasi kepada Dewan Komisaris
  2. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
  3. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
  4. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

  1. Ketentuan Pasar sasaran
  2. Penentuan limit risiko di level korporat (risk appetite statement) mengenai NPL, dan NPL Coverage
  3. Ketentuan PDWK berjenjang

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

  1. Identifikasi risiko kredit dilakukan menggunakan system Credit Risk Rating (CRR) dan Credit Risk Scoring (CRS) sejak tahun 2001. Pemeringkatan internal (Credit Risk Rating/Credit Risk Scoring) yang digunakan di BRI saat ini disusun berdasarkan data empiris/historis dari debitur existing BRI dengan menggunakan metodologi statistik. Atas pemeringkatan internal ini dilakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan, dan dilakukan penyesuaian asumsi jika terjadi perubahan ketentuan baik eksternal (regulator) maupun internal. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model internal rating tersebut, telah dilakukan validasi oleh satuan kerja yang independen terhadap satuan kerja yang mengaplikasikan model tersebut. Proses validasi atau review atas model pengukuran risiko kredit dilakukan dengan metode back testing.
  2. Pengukuran risiko kredit dilakukan dengan internal model menggunakan metode standard yaitu dengan menghitung probability of default dan loss given default untuk masing-masing segmen bisnis berdasarkan pergeseran kolektibilitas kreditnya. Saat ini, BRI juga sedang dalam tahap pengenmbangan Internal Rating Based Approach (IRBA). Selain itu, serangkaian Stress Test juga dilakukan untuk mengukur potensi kerugian maksimal apabila terjadi kondisi stress. Stress test tersebut dilakukan berdasarkan beberapa hipotesa dan asumsi antara lain: pertumbuhan ekonomi, inflasi, harga minyak dunia serta perubahan kurs Rupiah.
  3. Pemantauan risiko kredit dilakukan melalui proses monitoring portfolio kredit yang merupakan tanggung jawab unit kerja administrasi kredit di kantor pusat. Monitoring portfolio dilakukan berdasarkan kualitas kredit, sektor ekonomi, penggunaan kredit, geografi unit kerja pemrakarsa, dan sebagainya. Pemantauan juga dilakukan untuk limit risiko kredit antara lain: NPL, SML, komposisi Loan at Risk, Credit Cost, NPL Coverage ratio, PH, Recovery income, dan Recovery Rate.
  4. Pengendalian risiko kredit dilakukan melalui:
    1. Putusan kredit mempertimbangkan aspek analisa Agunan, dimana harus mematuhi ketentuan minimum loan to value atau minimum coverage terhadap pinjaman
    2. Prosedur perbaikan kualitas kredit melalui restrukturisasi
    3. Prosedur meminimalkan kerugian risiko kredit melalui penyelesaian kredit dan optimalisasi penagihan
    4. Prosedur penghapusbukuan kredit bermasalah.
    1. Four Eyes Principles: pemisahan fungsi pemrakarsa kredit dengan pemutus
    2. Pemisahan unit kerja pemrakarsa kredit (bisnis) dengan unit kerja analisis risiko kredit untuk segmen Korporasi
    3. Penggunaan aplikasi Loan Approval System (LAS) yang meliputi identifikasi risko kredit melalui perhitungan CRR dan CRS serta putusan kredit yang telah sesuai dengan ketentuan PDWK berjenjang.
    4. Penentuan CKPN secara otomatis berdasarkan internal model untuk menghitung kecukupan pencadangan risiko kredit berdasarkan portofolio kredit per segmen.
    5. Integrasi antara pelampauan limit risiko kredit dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis dan individual.

RISIKO PASAR

Merupakan risiko yang timbul karena adanya pergerakan variable pasar (adverse movement) dari portofolio yang dimiliki oleh Bank, yang dapat merugikan Bank. Variable pasar dalam huruf ini adalah suku bunga dan nilai tukar.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

  1. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko.
  2. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan.
  3. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Kebijakan, prosedur, dan limit risiko pasar telah disusun dan tertuang dalam Treasury Policy serta Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko Pasar (KUMR dan P3MRP). Limit yang tercantum dalam kebijakan tersebut, antara lain limit open position untuk trading, limit transaksi dealer, limit cut loss dan stop loss, limit uncommitted credit line, counterparty limit, serta limit Value at Risk (VaR).

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Identifikasi
    1. Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai Trading Book yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
    2. Faktor risiko yang diperhitungkan dalam risiko suku bunga dalam metode standar yaitu :

      Cakupan portofolio yang diperhitungkan dalam Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) antara lain:

      1. Risiko Spesifik (Specific Risk) dari setiap efek atau instrumen keuangan, tanpa memperhatikan posisi long atau posisi short. Dengan demikian proses saling hapus (offset) tidak dimungkinkan kecuali posisi tersebut bersifat identik;
      2. Risiko Umum (General Market Risk) dari keseluruhan portofolio, dimana posisi long atau posisi short dalam efek atau instrumen yang berbeda dapat dilakukan saling hapus.
      3. Nilai pasar surat berharga yang digunakan dalam perhitungan Risiko Spesifik dan Risiko Umum adalah dirty price, yaitu nilai pasar surat berharga (clean price) ditambah dengan present value dari pendapatan bunga yang akan diterima (accrued interest). Perhitungan present value atas accrued interest dapat tidak dilakukan apabila berdasarkan jangka waktu pembayaran kupon, nilai present value tersebut tidak menimbulkan perbedaan yang material. Perhitungan Risiko Nilai Tukar dilakukan terhadap semua posisi BRI baik Trading Book dan Banking Book dalam valuta asing termasuk emas, dengan mengacu pada perhitungan Posisi Devisa Neto (PDN). Posisi suatu instrumen yang memiliki denominasi dalam valuta asing, selain terkena Risiko Nilai Tukar, juga dapat menimbulkan Risiko Suku Bunga (misalnya untuk instrumen cross-currency swaps). Dalam hal tersebut, maka eksposur Risiko Suku Bunga juga harus diperhitungkan.
        1. Posisi yang dimiliki untuk dijual kembali dalam jangka pendek.
        2. Posisi yang dimiliki untuk tujuan memperoleh keuntungan jangka pendek dari pergerakan harga (price movement) secara aktual dan atau potensial.
        3. Posisi yang dimiliki untuk tujuan mempertahankan keuntungan arbitrase (locking in arbitrage profit).
        4. Instrumen derivatif yang terkait dengan surat-surat berharga atau suku bunga antara lain Bond Forward, Bond Option, Interest Rate Swap, Cross Currency Swaps, Foreign Exchange Forward, Interest Rate Options, dan Forward Rate Agreements/FRAs.
        5. Seluruh efek utang dengan suku bunga tetap atau mengambang, dan seluruh instrumen keuangan yang memiliki karakteristik yang sejenis, termasuk sertifikat deposito yang dapat diperdagangkan (Negotiable Certificates of Deposits) dan surat-surat berharga yang dijual oleh BRI dengan syarat dibeli kembali (Repo/ Securities Lending).
        6. Posisi valuta asing BRI dalam trading book dan banking book yang terekspos risiko nilai tukar.
      4. Pengukuran
        1. Perhitungan Risiko Suku Bunga dengan metode standar dilakukan terhadap posisi seluruh instrumen keuangan BRI yang diklasifikasikan sebagai Trading Book yang terekspos Risiko Suku Bunga dan Perhitungan Risiko Nilai Tukar dengan metode standar dilakukan terhadap posisi valuta asing BRI dalam Trading Book dan Banking Book yang terekspos Risiko Nilai Tukar.
        2. Pengukuran risiko pasar dilakukan secara berkala (harian, mingguan dan bulanan) antara lain menghitung risiko pasar menggunakan pendekatan metode pengukuran standardized dan pengukuran internal model (VaR) melalui aplikasi GUAVA, melakukan simulasi NII setiap terjadi perubahan suku bunga pasar dan menata profil maturity surat berharga.
        3. Valuasi portofolio trading book dan banking book dilakukan dengan menggunakan kuotasi harga pasar dari instrumen yang diperdagangkan secara aktif (mark to market). Harga pasar tersebut mencerminkan transaksi aktual dan rutin yang dilakukan secara wajar. Hasil valuasi berdasarkan nilai pasar (mark to market) divalidasi secara periodik untuk memastikan konsistensi dan kewajaran harga pasar yang digunakan. Apabila harga pasar tidak tersedia karena instrumen tidak aktif diperdagangkan maka valuasi penetapan nilai wajar menggunakan pendekatan simulasi harga (mark-to-model).
      5. Pemantauan dan Pengendalian

        Dalam menjalankan manajemen risiko pasar, Direksi secara rutin melakukan evaluasi risiko pasar melalui laporan harian Posisi Devisa Netto, forum Asset & Liability Committee (ALCO), serta laporan eksposur risiko pasar dalam Profil Risiko pasar. Selain itu, BRI juga menyelengarakan forum Market Risk Management Committee setiap triwulan.

      Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

      1. Pemisahan fungsi front, middle and back office.

        Fungsi manajemen risiko pasar BRI terdiri dari unit kerja front office (Divisi Treasury), middle office (Divisi Manajemen Risiko), dan back office (Divisi Sentra Operasi) dengan masing-masing memiliki kewenangan berbeda.

        1. Jajaran front office berwenang melakukan transaksi instrumen keuangan dan bertanggung jawab memantau pergerakan harga pasar.
        2. Jajaran middle office menetapkan dan memantau limit risiko pasar dan secara berkala memastikan data pasar (market price) yang digunakan untuk mark-to-market (MTM).
        3. Jajaran back office melakukan settlement transaksi treasury dan secara harian menetapkan harga pasar (MTM) pada akhir hari. Pelaksanaan delegasi kewenangan diwujudkan melalui penetapan limit transaksi secara berjenjang sesuai dengan kompetensi dan pengalaman.
      2. Sistem pengendalian risiko pasar yang terintegrasi dengan fungsi front office.
      3. BRI telah mengimplementasikan sistem aplikasi treasury and market risk (GUAVA) yang merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang digunakan oleh fungsi front office, middle office dan back office. Melalui aplikasi ini BRI dapat melakukan pengukuran risiko pasar yang terintegrasi dengan proses transaksi harian. Selain melakukan monitoring exposure risiko instrumen, BRI juga melakukan monitoring limit risiko pasar dan limit transaksi antara lain limit nominal transaksi dealer, limit open position, Limit Uncommitted Credit Line (UCL), cut loss limit, dan stop loss limit. Monitoring dilakukan secara harian sehingga mempercepat penyediaan informasi terkini yang mendukung pengambilan keputusan oleh pejabat lini dan manajemen secara tepat waktu, terutama untuk instrumen yang termasuk ke dalam klasifikasi diperdagangkan/trading.
      4. Integrasi antara pelampauan limit risiko pasar dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis.

RISIKO LIKUIDITAS

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

  1. Pelaksanaan Rapat ad-hoc mini ALCO dan Rapat Direksi mingguan ketika kondisi likuiditas pasar atau BRI sedang cukup ketat.
  2. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
  3. Pelaksanaan forum RMC triwulanan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
  4. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Penentuan limit minimum SR terhadap GWM (risk appetite statement)

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Identifikasi, Pengukuran dan Pemantauan risiko melalui dashboard profil likuiditas harian
  2. Pengendalian risiko melalui Protokol liquidity contingency plan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

  1. Sistem monitoring posisi likuiditas harian
  2. Integrasi antara pelampauan limit risiko likuiditas dengan evaluasi kinerja.

RISIKO OPERASIONAL

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan atau tidak berfungsi nya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

  1. Pemantauan tindak lanjut oleh Dewan Komisaris dan Direksi apabila terdapat pelampauan limit risiko
  2. Pelaksanaan forum RMC triwulan yang membahas mengenai isu strategis terkait dengan pengelolaan risiko perusahaan
  3. Pelaporan profil risiko bulanan dari Unit Kerja Manajemen Risiko kepada Direksi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Limit approval untuk transaksi yang diberikan berjenjang

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Identifikasirisiko operasional dilakukan melalui perangkat RCSA yang meliputi 7 Aktifitas fungsional bank yaitu: Kegiatan perkreditan, Tresuri dan investasi, Operasional dan jasa, Pembiayaan perdagangan, Pendanaan dan instrumen utang, Teknologi sistem informasi dan Informasi Manajemen, dan Pengelolaan sumber daya manusia.
  2. Pengukuranrisiko operasional dilakukan menggunakan metodologi Basic Indicator Approach (BIA). Saat ini secara bertahap, BRI sedang mempersiapkan menuju perhitungan dengan metode Standardized Approach (SA), yang kemudian akan dilanjutkan dengan metode Advanced Measurement Approach (AMA).
  3. Pemantauanprofil risiko dilakukan melalui perangkat Indikator Risiko Utama (IRU), berdasarkan hasil assessment profil risiko dan data kerugian operasional yang dikelola melalui perangkat Manajemen Insiden (MI).
  4. Pengendalianrisiko melalui:
    1. Prosedur asesmen Produk dan Aktifitas Baru untuk setiap produk maupun layanan baru, dimana setiap produk tersebut harus melalui review oleh Unit Kerja Manajemen Risiko dan Unit Kerja Kepatuhan serta Unit Kerja Hukum (jika diperlukan) sebelum didaftarkan ke regulator.
    2. Protokol Business Continuity Management untuk kejadian yang bersifat katastrofik. Dalam hal ini, BRI memiliki Tim Manajemen Krisis (TMK) yang berperan penting saat terjadi gangguan atau bencana dan bertanggung jawab melakukan langkah-langkah yang perlu diambil termasuk pengelolaan risiko reputasi. Struktur TMK dibentuk di seluruh Unit Kerja BRI yaitu TMK Kantor Pusat, TMK Kantor Wilayah, TMK Kantor Cabang. Aspek strategik yang harus diperhatikan dalam pengelolaan risiko reputasi saat krisis adalah menjaga kepercayaan nasabah, pemegang saham, dan masyarakat sekitar terhadap nama baik BRI.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

  1. Pemisahan fungsi Maker-Checker-Signer dalam aktifitas operasional perbankan, dimana approval sebagian besar proses operasional telah embedded dalam system Core Banking, Asset Management maupun HR MIS.
  2. Prosedur penanganan aduan (Complaint Handling) dengan SLA tertentu
  3. Implementasi SOP (Standard Operational Procedure) terkait APU dan PPT untuk melindungi BRI dari sasaran tindak pidana pencucian uang dan terorisme. Serta adanya sistem AML (anti money laundering) untuk memonitor transaksi yang mencurigakan (CTR dan STR).
  4. Integrasi antara pelampauan limit risiko operasional, hukum, stratejik dan kepatuhan dengan penilaian kinerja unit kerja bisnis maupun individual.

RISIKO HUKUM

Merupakan risiko yang menyebabkan oelh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat syahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai kasus hukum yang material, pengelolaan risiko hukum dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, Rapat KPMR, dan Rapat Komite Audit.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

  1. Pedoman hukum disusun oleh Divisi Hukum Kantor Pusat dan disosialisasikan keseluruh Unit Kerja Operasional.
  2. Pembagian kewenangan pendampingan kasus hukum di lingkungan Divisi Hukum Kantor Pusat dan Legal Officer di Kantor Wilayah.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko hukum ditelaah lebih dulu oleh Divisi Hukum.
  2. Monitoring Risiko Hukum terhadap seluruh Unit Kerja Opersional di Indonesia dilakukan oleh Legal Officer di Kantor Wilayah melalui mekasnisme pelaporan dan dokumentasi kasus-kasus hukum.
  3. Legal Officer di Kantor Wilayah dan Kantor Pusat akan melakukan pendampingan hukum sesuai dengan kewenangannya apabila terjadi kasus hukum di Unit Kerja Operasional.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Divisi Hukum secara aktif men-sosialisasikan modus operasi kejahatan berikut prosedur penanganannya secara hukum untuk meminimalkan risiko hukum di Unit Kerja Operasional.

RISIKO STRATEJIK

merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi Bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya Bank terhadap perubahan eksternal.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai perencanaan strategi, monitoring pencapaian target dan evaluasi strategi dibahas dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (Radirkom) pada saat pembahasan mengenai persetujuan RBB, persetujuan RKAP, dan pembahasan kinerja keuangan triwulan.

Materi forum strategi (Forstra) yang diadakan setiap tahun untuk mendukung proses formulasi strategi juga dibahas dalam forum Rapat Direksi. Selain itu, Rapat Komite Direksi seperti ALCO juga membahas pencapaian kinerja dan upaya pencapaian kinerja keuangan.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Proses perencanaan, monitoring dan evaluasi strategi perusahaan tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Corporate Development and Strategy dan Divisi Akuntansi dan Manajemen Keuangan.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Penyelenggaraan Joint Planning session pada saat penyusunan RBB dalam rangka pembahasan strategi bisnis beserta rencana program kerja masing-masing Unit Kerja Divisi di Kantor Pusat.
  2. Penyelenggaraan Workshop Penyelarasan (Alignment) Rencana program kerja strategis antar Unit Kerja Kantor Pusat dalam rangka pencapaian target dalam RKAP dan RBB.
  3. Penerapan Performance Management BRI dengan pendekatan Balanced Scorecard, melalui penetapan Key Performance Indicator(KPI) dengan prinsip sinergi vertikal dan horisontal.
  4. Monitoring Strategic Initiatives Perusahaan oleh Unit Kerja Change Management. Strategic Initiatives yang dimaksud adalah program kerja non rutin yang bersifat sangat strategis dan critical, yang harus dilakukan agar suatu target unit kerja dapat tercapai.
  5. Pembentukan Tim Corporate Plan dalam menyusun Rencana Jangka Panjang BRI Periode Tahun 2018-2022.
  6. Di level Kantor Wilayah, BRI memiliki Bagian Operasional, Jaringan, Layanan & Performance Management yang berperan memonitor pencapaian target bisnis di wilayah kerjanya.
  7. Monitoring dan review pencapaian target kinerja yang telahditetapkan di dalam RKAP, RBB maupun RJP dilakukan di level korporat oleh Divisi Corporate Development and Strategy secara berkala.Review juga dilakukan terhadap pencapaian program-program kerja (Rencana Kerja Fungsional – RKF) suatu Uker di KP yang dilakukan untuk mencapai target kinerja Rencana Kerja Anggaran – RKA.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Apabila terdapat realisasi program kerja suatu Uker masih behind schedule akibat keterkaitan dengan Uker lain, akan dilakukan penyelarasan /akselerasi program kerja ke Uker yang dimintakan support. Penyelarasan dan akselerasi program kerja tersebut dimonitor oleh Divisi Corporate Development and Strategy.

RISIKO REPUTASI

Merupakan risiko yang antara lain disebabkan adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha Bank atau persepsi negatif terhadap Bank.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko reputasi dan pengelolaan risiko reputasi dan serta tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Dalam rangka pengendalian risiko reputasi telah ditunjuk Divisi SKP untuk menangani setiap informasi negatif. Proses pengelolaan risiko reputasi tertuang dalam DUJ maupun BPO Divisi Sekretariat Perusahaan.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Kegiatan identifikasi risiko reputasi yang dilakukan secara berkala oleh Divisi SKP dengan melihat jumlah pemberitaan negative terhadap BRI, jumlah keluhan nasabah di media massa baik cetak maupun elektronik, call center dan rating perusahaan.
  2. Pengukuran risiko reputasi bertujuan untuk memperkirakan tingkat kerawanan (vulnerabilities) risiko reputasi yang dihadapi BRI. Setelah proses identifikasi akan dilakukan pengukuran terhadap risiko reputasi untuk menilai kategori risiko reputasi dengan menggunakan beberapa parameter sesuai dengan limit parameter dalam Laporan Profil Risiko reputasi.
  3. Pemantauan risiko yang dilakukan oleh Divisi SKP yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap jumlah keluhan dan pemberitaan negative di media massa dan melaporkan dalam profil risiko reputasi.
  4. Pemantauan risiko reputasi di Kantor Wilayah dilakukan oleh Bagian OJL Sie Layanan masing-masing Kanwil yaitu dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap kualitas layanan di Kanca, KCP dan BRI Unit binaan masing-masing, dimana untuk setiap tahunnya serta dilakukan pelaporan secara triwulanan mengenai kompilasi laporan penanganan pengaduan nasabah pada LKPBU.
  5. Pengendalian risiko reputasi BRI antara lain dengan terdapatnya SE mengenai kebijakan Pelayanan dan Pengelolaan Informasi, serta Divisi SKP melakukan pengendalian risiko dengan cara berkoordinasi dengan Divisi Layanan dan Uker terkait untuk menyelesaikan pemberitaan negative dan keluhan nasabah sesuai dengan SLA yang telah ditetapkan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

Divisi Kepatuhan secara aktif men-sosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

RISIKO KEPATUHAN

>Risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

Pembahasan mengenai profil risiko kepatuhan dan pengelolaan risiko kepatuhan dan tindak lanjutnya dibahas dalam RMC, dan Rapat KPMR.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

  1. Proses pengelolaan risiko kepatuhan tertuang dalam DUJ maupun BPO Satuan Kerja Kepatuhan.
  2. Penetapan Unit Kerja Khusus baik di Kantor Cabang maupun di Kantor Pusat untuk mengkoordinir pengelolaan risiko kepatuhan terutama yang terkait dengan program APU dan PPT
  3. Pengelolaan risiko kepatuhan menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawab dari Fungsi Manajemen Risiko yang mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Risiko untuk 8 jenis risiko termasuk risiko kepatuhan.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan melalui laporan profil risiko kepatuhan yang disampaikan oleh setiap Unit Kerja kepada Divisi Kepatuhan
  2. Setiap proses transaksi maupun produk dan aktifitas baru yang memiliki potensi risiko kepatuhan ditelaah lebih dulu oleh Divisi Kepatuhan.
  3. Monitoring terhadap kepatuhan pada regulasi terbaru merupakan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan. Setiap perubahan regulasi, antara lain Undang-undang, Peraturan Menteri, POJK, dan PBI ditelaah oleh Divisi Kepatuhan dan dinilai dampaknya bagi perusahaan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

  1. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan didukung dengan Sistem Informasi yang memadai untuk mengidentifikasi dan memonitor gugatan karena pencucian uang dan pendanaan terkait terorisme. Sistem tersebut antara lain sistem Anti Money Laundering dan sistem pelaporan Cash Transaction Report serta Suspicious Transaction Report yang melekat di Core Banking.
  2. Divisi Kepatuhan secara aktif men-sosialisasikan dampak terhadap regulasi baru terhadap bisnis maupun operasional perusahaan.

RISIKO TRANSAKSI INTRA GROUP

Merupakan risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu konglomerasi keuangan dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis baik yang diikuti perpindahan dana dan/atau tidak diikuti perpindahan dana.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

  1. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
  2. Direksi BRI membentuk Risk Management Committee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Intra-Group dan Kebijakan Risiko Intra-Group dalam Konglomerasi Keuangan BRI
  3. Dewan Komisaris Entitas Utama bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dan bertanggung jawab untuk :
    1. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
    2. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
  4. Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Intra-Group.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi :

  1. Surat Keputusan Nokep : DIR 313 – DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Dan Perusahaan Anak.
  2. Surat Edaran S. 18 - DIR/DMR/07/2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Juli 2015 yang didalamnya mengatur Profil Risiko Intra-Group dan Tata Kelola Terintegrasi
  3. Surat Keputusan Risk Management Committee Terintegrasi Nokep : 137 – DIR/DMR/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Identifikasi Risiko Intra-Group secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
  2. Pengukuran Risiko Inheren Intra-Group dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi
  3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Intra-Group dan rencana tindak lanjutnya
  4. Proses manajemen risiko transaksi Intra-grup memadai. Dalam rangka pengendalian risiko transaksi intra-grup telah ditunjuk Divisi Investment Service sebagai Unit kerja yang melakukan pengelolaan terhadap anak perusahaan.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

  1. Efektivitas budaya Sadar Risiko Intra-Group pada Konglomerasi Keuangan BRI.
  2. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review)pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Intra-Group oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.

RISIKO ASURANSI

Merupakan risiko akibat kegagalan perusahaan asuransi memenuhi kewajiban kepada pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (underwriting), penetapan premi (pricing), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim.

Upaya Pengelolaan Risiko

Pilar 1 Pengawasan Aktif Dewan Komisaris Dan Direksi

  1. Direktur Kepatuhan BRI sebagai Direktur yang membawahi fungsi Manajemen Risiko Terintegrasi untuk Konglomerasi Keuangan BRI.
  2. Direksi BRI membentuk Risk Management Committee Terintegrasi dan telah mengadakan Forum RMC Terintegrasi untuk membahas Risiko Asuransi dan kebijakan Risiko Asuransi dalam Konglomerasi Keuangan BRI
  3. Mengarahkan, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
  4. Mengevaluasi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala.
  • Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah mengadakan forum dengan Anak Perusahaan secara berkala untuk membahas Profil Risiko Asuransi.

Pilar 2 Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Terdapat Kebijakan yang telah mengatur tentang Manajemen Risiko Terintegrasi meliputi :

  1. Surat Keputusan Nokep : DIR 313 – DIR/DMR/06/2015 tanggal 30 Juni 2016 tentang Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Dan Perusahaan Anak.
  2. Surat Edaran S. 18 - DIR/DMR/07/2015 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko (Risk Based Bank Rating) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tanggal 24 Juli 2015 yang di dalamnya mengatur Profil Risiko Asuransi Terintegrasi dan Tata Kelola Terintegrasi.
  3. Surat Keputusan Risk Management Committee Terintegrasi Nokep :137 – DIR/DMR/12/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Pilar 3 Proses Manajemen Risiko dam Sistem Informasi Manajemen Risiko

  1. Identifikasi Risiko Asuransi secara Terintegrasi yang dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi, baik kuantitatif maupun kualitatif yang berpengaruh signifikan terhadap kondisi Konglomerasi Keuangan BRI.
  2. Pengukuran Risiko Inheren Asuransi dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi melalui Laporan Profil Risiko Terintegrasi.
  3. Pemantauan dan Pengendalian Risiko melalui Forum Pembahasan Profil Risiko Perusahaan Anak yang dilaksanakan secara berkala untuk membahas Risk Issue Risiko Asuransi dan rencana tindak lanjutnya.

Pilar 4 Sistem Pengendalian Intern

  1. Efektivitas budaya Sadar Risiko Asuransi pada Konglomerasi Keuangan BRI
  2. Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review)pada kualitas Penerapan Manajemen Risiko Asuransi oleh Satuan Kerja Audit Internal dilakukan secara berkala minimal setahun sekali.